SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: PDS-04/L.2.30/Ft.1/12/2024

Primair

----- Bahwa Terdakwa LIZOTUHO BUULOLO selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilisalo’o Nomor: 954/11/2024/K/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan bersama-sama dengan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. (penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 04.12_681 Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 s/d 2025, pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.626.582.932,00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700.1.2.2/84/ITDA/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Tahun Anggaran 2020 atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

• Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020, anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN khusus untuk Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.778.158.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan khusus untuk Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan TA.2020 sebesar Rp.304.077.033,00 (tiga ratus empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah). Kemudian berdasarkan peraturan tersebut mengalami perubahan anggaran di dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan TA.2020 sebesar Rp.767.351.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan khusus untuk Desa Hilisalo’o TA.2020 sebesar Rp.291.750.165,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah). Sehingga total pagu anggaran Desa Hilisalo’o TA.2020 setelah adanya perubahan yaitu sebesar Rp.1.059.101.165,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta seratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa dari total pagu anggaran Desa Hilisalo’o TA.2020 setelah adanya perubahan sebesar Rp.1.059.101.165,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta seratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah) tersebut, Desa Hilisalo’o TA.2020 juga mendapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp.362.830.528,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana penerimaan pembiayaan tersebut yang bersumber dari Sisa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hilisalo’o di Tahap III yang tidak disalurkan pada TA.2019 karena belum diajukan oleh Kepala Desa Hilisalo’o TA.2019 sebelumnya yaitu Saksi PERUBAHAN LAIA selaku Pj. Kepala Desa Hilisalo’o TA.2019, kemudian Sisa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hilisalo’o tersebut berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nias Selatan dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hilisalo’o tersebut baru akan disalurkan setelah dianggarkan dalam APBDes Hilisalo’o TA.2020 dengan rincian sisa Dana Desa (DD) sebesar Rp.308.134.977,00 (tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.54.695.551,00 (lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Adapun dana penerimaan pembiayaan tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan sebagian kegiatan pembelanjaan dan penghasilan tetap Perangkat Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Hilisalo’o TA.2019 yang belum terbayarkan. Sehingga total Pendapatan dan Pembiayaan Desa Hilisalo’o TA.2020 sebesar Rp.1.421.931.693,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hilisalo’o TA.2020, Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. diangkat sebagai Kepala Desa Hilisalo’o masih melibatkan sebagian Perangkat Desa TA.2019 sebelum Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. diangkat sebagai Kepala Desa Hilisalo’o untuk membantu Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi serta mendukung tugas Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o dalam pelaksanaan kebijakan dengan struktur organisasi perangkat desa sebagai berikut:

kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o melakukan perubahan dengan mengganti sebagian besar Perangkat Desa TA.2020 dengan nama-nama sebagai berikut:

Bahwa tindakan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tersebut di atas seharusnya memenuhi persyaratan pemberhentian dengan cara Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o wajib terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat terkait alasan pemberhentian dan meminta rekomendasi tertulis dari Camat yang menjadi persyaratan pemberhentian perangkat desa tersebut. Sehingga perbuatan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o TA.2020 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

• Bahwa atas dasar anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan  serta perubahannya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020, kemudian Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2020 sebagaimana pada awalnya Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa Hilisalo’o Nomor 01 Tahun 2020 sebelum adanya perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020, lalu Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o kemudian melakukan perubahan dengan menetapkan dan menandatangani Peraturan Desa Hilisalo’o Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Hilisalo’o TA.2020 seiring dengan pemberhentian dan pengangkatan pejabat baru Perangkat Desa Hilisalo’o TA.2020. Adapun Peraturan Desa Hilisalo’o Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Hilisalo’o Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Hilisalo’o TA.2020 dengan rincian sebagai berikut:

• Pendapatan Desa                                                            Rp.1.059.101.165,00

1. Dana Desa                                                                   Rp.   767.351.000,00
2. Alokasi Dana Desa                                                      Rp.   291.750.165,00

• Belanja Desa                                                                   

1. Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa                 Rp.   561.138.693,00
2. Bidang Pembangunan Desa                                       Rp.   333.044.896,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                         Rp.   307.948.104,00             
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                           Rp.       4.000.000,00  
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan             Rp.   215.800.000,00   +

Darurat, dan Mendesak Desa

JUMLAH                                                                     Rp.1.421.931.693,00

Surplus/defisit                                                          (-Rp.  362.830.528,00)

• Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan                                            Rp.   362.830.528,00
2. Pengeluaran Pembiayaan                                           Rp.                     0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan                  Rp.                     0,00

Serta mengesahkan dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan Desa Hilisalo’o TA.2020 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disahkan dan ditandatangani oleh Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa serta ditandatangani oleh Saksi JHONI APRIL LAIA sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang disahkan dan ditandatangani oleh Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa serta ditandatangani oleh Saksi MARTIANA BUULOLO sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang disahkan dan ditandatangani oleh Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa serta ditandatangani oleh Saksi AROZANOLO BUULOLO sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang disahkan dan ditandatangani oleh Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa serta ditandatangani oleh Saksi FENIZATULO BUULOLO sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Penanggulan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang disahkan dan ditandatangani oleh Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa serta ditandatangani oleh Saksi NOBERTUS BUULOLO sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang disahkan dan ditandatangani oleh Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa, dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa terhadap Anggaran Pendapatan Desa Hilisalo’o TA.2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan telah menyalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Hilisalo’o Nomor: 383201034093536 pada Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cabang Teluk Dalam secara bertahap dengan rincian sebagai berkut:

1. DANA DESA (DD) Desa Hilisalo’o TA. 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp.767.351.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Tahap I sebesar 40% sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 200070301000004 tanggal 14 April 2020 dari Bendahara Umum Negara (BUN) dengan jumlah sebesar Rp.311.263.200,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
• Tahap II sebesar 40% yang terdiri dari 3 (tiga) termin sebagai berikut:

Sehingga total keseluruhan dana Tahap II yang yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara (BUN) dengan jumlah sebesar Rp.306.940.400,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).

• Tahap III sebesar 20% sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 200070301000189 tanggal 18 Desember 2020 dari Bendahara Umum Negara (BUN) dengan jumlah sebesar Rp.149.147.400,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

1. ALOKASI DANA DESA (DD) TA. 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp.291.750.165,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Tahap I sebesar 40% sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1256 tanggal 11 Juni 2020 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan jumlah sebesar Rp.116.700.066,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu enam puluh enam rupiah);
• Tahap II sebesar 40% sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3586 tanggal 24 November 2020 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan jumlah sebesar Rp.116.700.066,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu enam puluh enam rupiah);
• Tahap III sebesar 20% sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5201 tanggal 20 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan jumlah sebesar Rp.58.350.033,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).

1. Pembiayaan Desa/Penerimaan Pembiayaan dengan jumlah dana sebesar Rp.362.830.528,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1424 tanggal 25 Juni 2020 dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Sehingga total Penerimaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hilisalo’o Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan TA. 2020 sebesar Rp.1.421.931.693 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

• Bahwa setelah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pembiayaan Desa/Penerimaan Pembiayaan Desa Hilisalo’o TA. 2020 telah tersalurkan secara bertahap ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Hilisalo’o dengan Nomor: 383201034093536 pada Bank BRI Cabang Teluk Dalam, selanjutnya Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Hilisalo’o melakukan pencairan dana Kas Desa secara bertahap pada Bank BRI Cabang Teluk Dalam sesuai dengan laporan transaksi keuangan (rekening koran) Kas Desa Hilisalo’o periode transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dengan jumlah total dana pencairan Kas Desa sebesar Rp.1.423.100.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut:

• Bahwa sebelum melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Desa Hilisalo’o TA.2020, Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o TA.2020 sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melibatkan Sekretaris Desa yang bertugas sebagai Kordinator PPKD, Kasi dan Kaur yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Kaur Keuangan yang bertugas menjalankan fungsi kebendaharaan, namun pada pelaksanaannya Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o tidak pernah melibatkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) baik sebelum pemberhentian Perangkat Desa lama maupun pengangkatan Perangkat Desa yang baru, bahkan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o mengambil alih seluruh/sebagian tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan desa pada masing-masing bidang dan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o hanya melibatkan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Hilisalo’o meskipun hanya dalam hal melakukan pencairan dana kas desa, pembayaran penghasilan tetap (siltap)/tunjangan perangkat desa dan/atau BPD serta penyaluran sebagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima manfaat di Desa Hilisalo’o TA.2020. Sehingga perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan TA.2020 dan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o TA.2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

• Bahwa Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o telah mengambil alih seluruh/sebagian tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam pengelolaan keuangan Desa Hilisalo’o TA.2020 tersebut dan hanya melibatkan Terdakwa selaku Kaur Keuangan meskipun hanya difungsikan dalam melakukan tindakan pencairan dana kas desa padahal Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Hilisalo’o mengetahui ketentuan yang berlaku bahwa dalam setiap penarikan dari Rekening Kas Desa (RKD) wajib melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan anggaran sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus melalui verifikasi (penelitian) Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa terhadap seluruh kelengkapan administrasi mulai dari Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sampai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa serta lampiran-lampiran bukti transaksi dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran. Apabila Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa menyatakan seluruh dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan pembelanjaan maka Saksi HIDISMAN BUULOLO selaku Sekretaris Desa selanjutnya meminta persetujuan permintaan pembayaran pembelanjaan kepada Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o dan selanjutnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Hilisalo’o TA.2020 melakukan tindakan pembayaran pembelanjaan tersebut. Namun pada faktanya dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa tersebut, Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o bertindak secara langsung melakukan seluruh pembayaran pembelanjaan dana desa secara gelondongan tanpa melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan anggaran yang jelas dan terencana dengan cara meminta seluruh/sebagian uang kas desa kepada Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Hilisalo’o setiap kali melakukan pencairan uang dari Bank BRI cabang Teluk Dalam yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Hilisalo’o wajib menolak permintaan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o dan tidak menyerahkan uang kas dana desa tersebut kepada Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o, karena penatausahaan keuangan adalah tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Hilisalo’o yang merupakan pelaksana fungsi kebendaharaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Sehingga perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan TA.2020 dan Saksi TEORIUS BUULOLO, S.E. selaku Kepala Desa Hilisalo’o TA.2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu: