1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menetapkan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan I.c Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) untuk 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat dan menunjuk Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):
5. MARUDUT SIMANJUNTAK, S.H., M.H., MBA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-132.AH.04.06-2023 tanggal 3 Agustus 2023, sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau sebagai kurator apabila terjadi kepailitan untuk mengurus dan membereskan harta pailit;
6. STEVEN PASKAH LAMHOT AFRIEDINATA SIMANJUNTAK, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-86.AH.04.05-2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau sebagai kurator apabila terjadi kepailitan untuk mengurus dan membereskan harta pailit;

1. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan hakim pengawas tentang perkembangan yang di capai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo di ucapkan;

1. Memerintahkan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan) dan Kreditor yang di kenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang di sebutkan dalam butir ke 5 (lima);

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan di tetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menghukum Termohon PKPU untuk membayar perkara ini