PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 karena diterbitkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berdampak hukum kepada eksternal;
3. Menyatakan tidak sah Surat Nomor: PEMB.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena diterbitkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berdampak hukum kepada eksternal;
4. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan yang dibuktikan dengan tanda terima peminjaman bertanggal 31 Juli 2018 karena dilakukan berdasarkan surat Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Nomor: PEMB.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan berdasarkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berdampak hukum kepada eksternal;
5. Menyatakan dan menetapkan tidak sah penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen sebagai berikut:

Karena dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II berdasar Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Nomor: PEMB.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersifat internal dan tidak berdampak kepada eksternal dan tidak memiliki surat izin dari Pengadilan Negeri Setempat.

1. Menyatakan dan menetapkan tidak sah tindakan atau perbuatan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II terhadap Surat Pemberitahuan PPN Januari  sampai dengan Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan PPh Badan Tahun 2016 karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Nomor: PEMB.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan berdasarkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berdampak hukum kepada eksternal serta tidak disertai  Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II terhadap Surat Pemberitahuan PPN Januari  sampai dengan Desember 2016 dan Surat Pemberitahuan PPh Badan Tahun 2016 dari Termohon III karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Nomor: PEMB.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan berdasarkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berdampak hukum kepada eksternal serta tidak disertai  Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
3. Menyatakan tidak sah Laporan Kejadian Nomor: LK-DIK-09.WPJ.01/2019 Tanggal 4 November 2019 karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Nomor: PEMB.BP-12/WPJ.01/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan berdasarkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 yang bersifat internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berdampak hukum kepada eksternal;
4. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-19/DIK/WPJ.01/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Selaku Penyidik karena tidak memiliki kewenangan yang sah menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1/DIK/WPJ.01/2022 tanggal 30 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Selaku Penyidik karena tidak memiliki kewenangan yang sah menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Menyatakan tidak cukup bukti yang sah untuk menerbitkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA-1/TAP/WPJ.01/2024 tanggal 30 Juli 2024;
7.  Menyatakan dan memutuskan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA-1/TAP/WPJ.01/2024 tanggal 30 Juli 2024 tidak sah dan batal demi hukum;
8.  oleh Termohon V yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Para Termohon.

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).