SURAT DAKWAAN

No. Reg.Perkara : PDS - 16 /L.2.14.4/Ft.1/11/2024

1. IDENTITAS TERDAKWA :

1. PENAHANAN :

C.   DAKWAAN :          

         PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JHON CANDRA,ST selaku subkontraktor (Direktur CV. Bangun Restu Bersama), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2018 sampai dengan tahun 2021  atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bandara Kuala Namu Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan pelaku lainnya yaitu saksi BAYUH ISWANTORO, S.E selaku Executive General Manager pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor : KEP.03.05.02/00/09/2018/0464 tanggal 12 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) dengan periode sejak 12 September 2018 sampai dengan 08 Januari 2020, saksi YUSRON FAUZI selaku Senior Manager of Airport Maintenance pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor : KEP.03.05/00/08/2018/0434 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) pada tanggal 15 Agustus 2018, saksi AIRIL ALFAREZY selaku Manager of Inftastructure pada Airport Maintenance Bandara Kualanamu berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) No : KEP.03.05/00/09/2017/0498 tanggal 4 September 2018, saksi RICKY ANDRIE HUSAINI selaku Direktur PT. Inochi Consultan (Konsultan Pengawas) kegiatan Pekerjaan Pengembangan Railink Station Bandara Internasional Kualanamu Tahun Anggaran 2019, masing-masing dalam penuntutannya secara terpisah) secara melawan hukum, yaitu :

• Terdakwa selaku Direktur CV Bangun Restu Bersama, melaksanakan proyek pengembangan Railink Bandara Kualanamu Deli serdang tanpa melalui metode tender hal tersebut Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) ;
• Terdakwa selaku subkontraktor pelaksana pekerjaan pengembangan Railink Bandara Kuala Namu , tidak melaksanakan Surat Edaran Direksi PT  Angkasa Pura II, untuk menghentikan sementara waktu pekerjaan terkait dengan Covid-19 ;
• Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan Railink Station nantinya akan dilakukan penunjukan langsung oleh PT. Angkasa Pura II Cabang Kualanamu Deliserdang kepada anak perusahaannya yaitu PT. Angkasa Pura Propertindo serta nanti nya perusahaan terdakwa yang akan ditunjuk untuk untuk mengerjakan proyek tersebut, dan terdakwa juga yang mencari pemodal untuk mengerjakan pekerjaan Railink Station PT. Angkasa Pura II Cabang Kualanamu Deliserdang.
• Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan yang di subkontrakan sesuai dengan kontrak awal sehingga ditemukan Mark Up yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penyusunan harganya dengan tidak mempedomani Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero).
• Terdakwa tidak mematuhi waktu pelaksanaan kontrak awal selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sehingga terjadi Addendum I, II, III dan IV
• Terdakwa yang mengubah pekerjaan tambah kurang/Contract Change Order (CCO) pekerjaan Kanopy Shelter Type I terkait perubahan Pipa Ø16” (Ø406.4 mm x 15.88 mm) yang semula merk Spindo diganti menjadi menjadi besi Import China merk BAOLAI Pipa Ø 16" (Ø 406.4 mm x 21,44 mm).
• Terdakwa yang mengubah pekerjaan Kanopy Shelter Type I sisi kanan & kiri serta Kanopy Shelter Type II Kanan & Kiri secara Manual dengan membeli pipa dari PT. Sumber Setamurni kemudian dibuat melalui bengkel biaya, yang seharusnya menurut dari Dokumen Kontrak Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Teknis (RKST) Seluruh pekerjaan di pabrik harus merupakan pekerjaan yang berkualitas tinggi (sesuai spesifikasi).
• Terdakwa sebagai pihak ketiga yang mengerjakan yang mengerjakan perkerjaan utama yaitu kanopi shelter type I bandara internasional kualanamu ditunjuk oleh PT Angkasa Pura Propertindo tanpa izin tertulis dengan nilai Rp6.510.000.000,00 (enam miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) termasuk PPN.
• Terdakwa menggantikan Tenaga Ahli sebagai Site Manager PT. Angkasa Pura Propertindo tanpa adanya pemberitahuan dan izin dari PT. Angkasa Pura II pada saat pekerjaan Railink Station dilaksanakan.
• Terdakwa yang melampirkan Surat dari PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO) tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Lita Hudianto kepada ibu Kiki Widya CV. Bangun Restu Bersama yang isi surat tersebut menyatakan untuk Pipa Ø 16" (Ø 406.4 mm x 15.88 mm) merk Spindo sedang kosong dan termasuk kategori Spesial Order (minimal order 100 ton) estimasi produksi 2 bulan, dan surat tersebut dijadikan dasar CCO dari PT. angkasa Pura Propertindo.
• Terdakwa terafiliasi memberikan gratifikasi discon harga renovasi rumah miliknya berkurang menjadi 250 juta rupiah pada saat Proses pekerjaan Railink Station dikerjakan oleh terdakwa sebagai Subkontraktor yang ditunjuk oleh PT. Angkasa Pura Propetindo.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) Angka 2 huruf a dan b halaman 31, angka 3 huruf a, b, c dan d :

1. Rencana kerja dan syarat-syarat Teknis (RKST) untuk pekerjaan konstruksi, disusun sebagai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana kerja dan syarat-syarat Teknis (RKST) paling sedikit berisi :

1. Nama Paket Pekerjaan
2. Latar belakang
3. Maksud dan tujuan
4. Ruang lingkup
5. Spesifikasi teknis barang/jasa atau kualifikasi tenaga ahli
6. Jangka waktu pelaksanaan.

1. Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis dapa dilengkapi dengan Bill Of Quantity (BQ) dan / atau gambar disain detail jika dibutuhkan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk mengadaan Jasa, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KAK paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, antara lain terdiri dari :

1. Latar belakang pekerjaan
2. Maksud dan tujuan
3. lokasi

1. Data Penunjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain

1. Data dasar
2. Standar teknis
3. Studi terdahulu yang pernah dilaksanakan (jika ada)
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)

1. Tujuan dan ruang lingkup antara lain:

1. Tujuan yang ingin dicapai
2. Hasli pekerjaan yang ingin dihasilkan
3. Peralatan dan bahan yang harus disediakan konsultan
4. Perkiraan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
5. Kualifikasi, jumlah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang harus disediakan

1. Jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan (antara lain : Laporan Pendahuluan dan/atau laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat dilengkapi dengan Bill Of Quantity (BQ)
3. Dalam hal pada saat acara penjelasan umum terjadi perubahan atau penyesuaian spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja/Term of Reference, atau volume/item, yang berpengaruh pada kualitas atau harga, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Umum dan baru mengikat setelah mendapatkan pengesahan dari penanggungjawab Teknis dan Kepala Unit Teknis.

1. Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) Angka 6 huruf a (hal, 45 dan 46) dan Huruf e angka 4 huruf I (hal 91 dan 92)

e. pembatalan / penghiran/pemutusan kontrak / SPK

Kontrak SPK dapat dibatalkan/diakhiri sebelum jangka waktu Kontrak/SPK berakhir dalam hal sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat untuk mengakhiri Kontrak/SPK;
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau keputusan instansi yang berwenang, Kontrak/SPK ini tidak dapat dilannjutkan;
3. Terjadi keadaan kahar (force majure) atau hal-hal di luar kekuasaan para pihak yang menyebabkan para pihak atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan Kontrak/SPK;
4. Penyedia cidera janji (wanprestasi)  dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak/SPK;
5. Denda keterlambatan pelaksanaan akibat kelalaian Penyedia sudah melampui besarnya Jaminan Pelaksanaan;
6. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan pemalsuan dokumen dan/atau keterangan dalam proses Pelelangan maupun pelaksanaan Kontrak/SPK

1. Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) Angka 2 huruf d Point angka 2 (hal, 91)

d. Perubahan (Addendum) Kontrak/SPK

2) Perubahan yang harus dituangkan dalam Addendum Kontrak/SPK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Penyedia meliputi :

1. Lingkup pekerjaan;
2. Pekerjaan tambah/kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak/SPK
3. Jangka Waktu Pelaksanaan
4. Cara pembayaran.

1. Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) huruf f angka 1 dan 2 halaman 92

f. sanksi bagi penyedia

1. Bila terjadi pemutusan Kontrak/SPK yang disebabkan Penyedia melakukan cidera janji (wanprestasi) dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa (blacklist) dalam jangka waktu tertentu.
2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan/menjadi milik Perusahaan

1. Penyedia dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Denda keterlambatan;
2. Ganti rugi biaya konsultasi manajemen konstruksi; dan./atau
3. Ganti rugi atas hilangnya potensi pendapatan atau biaya yang timbul akibat keteralambatan pekerjaan (liquidated damages).

1. Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) Angka 6 huruf a dan angka delapan halaman 93

1. Perhitungan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) ditentukan sebagai berikut :

1. Denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari total nilai Kontrak/SPK atau nilai bagian Kontrak/SPK per hari keterlambatan, dan tidak melampaui besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan. Dalam hal tidak ada Jaminan Pelaksanaan , maka paling banyak denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/SPK atau nilai bagian Kontrak/SPK. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau penyerahan barang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu.

1. Apabila penyedia yang bersangkutan telah dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar nilai jaminan pelaksanaan jika ada atau 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/SPK atau nilai bagian Kontrak/SPK dan telah dikenakan peringatan terkahir, maka dilakukan pemutusan Kontrak/SPK.

1. Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) huruf g halaman 94 dan 95

g. Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa

1. Setelah Pengadaan Barang/Jasa atau prestasi fisik mencapai tahapan serah terima parsial sebagaimana disepakati atau 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuangdalam Ikatan Kerja, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang untuk dilakukan serah terima Barang/Jasa.
2. Unit Teknis melakukan penilaian terhadap Barang/Jasa yang akan diserahkan, baik secara Sebagian atau keseluruhan serta dapat menugaskan kepada penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sesuai dengan yang diisyaratkan dalam ikatan kerja.
3. Unit teknis menerima penyerahan Barang/Jasa setelah Sebagian (termin) atau seluruh hasil pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ikatan kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
4. Penyedia wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pengadaan barang/jasa selama masa pemeliharaan yang ditetapkan dalam ikatan kerja, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan.
5. Apabila pada masa pemeliharaan terjadi kerusakan karena ganguan, menjadi tanggung jawab Perusahaan, namun apabila karena gagal konstruksi, gagal fungsi atau cacat pada barang maka menjadi tanggung jawab penyedia.
6. Kerusakan pada masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia harus diperbaiki segera paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kerusakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyedia belum memperbaiki maka Perusahaan berdasarkan kesepakatan para pihak (dengan membuat berita acara) dapat memperbaiki kerusakan dimaksud atas biaya penyedia yang akan diperhitungkan dengan pembayaran / sisa pembayaran penyedia.
7. Masa pemeliharaan atau garansi ditetapkan oleh unit teknis dalam rencana kerja dan syarat-syarat  (RKS) teknis pekerjaan
8. Serah terima setelah masa pemeliharaan berakhir/diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) masa pemeliharaan yang ditandatangani oleh Unit Teknis.

1. Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tahun 2015 (warna hitam), Perubahan Kesatu PD.06.02/09/2016/0052 tanggal 1 September 2016 (dalam file ini diberi warna Hijau), Perubahan Kedua PD.06.02/10/2017/0103 tanggal 3 Oktober 2017 (dalam file ini diberi warna Biru), perubahan Ketiga PD.06.02/09/2018/0077 tanggal 5 Januari 2018 dalam file ini diberi warna Ungu) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) huruf i halaman 95 dan 96

1. Pembayaran Prestasi Kerja

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

1. Pembayaran bulanan;
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

1. Tata cara pemabayaran prestasi pekerjaan sebagai berikut :

1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2. Pembayaran dilakukan dengan system bulanan atau system termin atau sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dalam SSKK;
3. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaam yang telah dipasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
4. Pembayaran bulanan/termin harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
5. Untuk Kontrak yang mempunyai sub Kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan; dan
6. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan melalui system e-Payment, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan e-Payment mengikuti aturan e-payment di e-Catalogue Perusahaan.

1. Bahwa terdapat INSTRUKSI DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) Nomor : INS.16.04/00/04/2020/0169 TANGGAL 23 APRIL 2020 TENTANG PEMBERITAHUAN KEADAAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE) YANG DIALAMI OLEH PT ANGKASA PURA II (PERSERO) KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA

1. Menyampaikan kepada penyedia barang dan jasa bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) menghentikan sementara waktu seluruh kegiatan pekerjaan perencanaan dan kontruksi yang sedang berjalan sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.
2. Mengajukan permohonan penundaan pembayaran dari PT Angkasa Pura II (Persero) kepada penyedia barang dan jasa sampai dengan Januari 2021

Konsultan pengawas tidak memberikan rekomendasi kepada PT. Angkasa Pura Propertindo untuk tidak melanjutkan pekerjaan dan menghentikan sementara kegiatan.

1. Dokumen pengadaan Bab IIV Syarat-Syarat Umum Pernjanjian halaman 49 angka 10. Pembayaran
   1. Cara pembayaran prestasi pekerjaan

1. Pembayaran presetasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukna oleh AP II, apabila Kontraktor telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan

1. Dokumen pengadaan Bab IIV Syarat-Syarat Umum Pernjanjian halaman 52 angka 22. Personil

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus mengikuti struktur organisasi dan menggunakan tenaga kerja/personil dengan kualifikasi yang telah disetujui oleh AP II sebagaimana tersebut dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh kontraktor.
2. Apabila personil inti/ahli dinilai oleh pengawas pekerjaan telah malakukan kesalahan serius dan /atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya atau terlibat dalam tindak pidana / kejahatan maka Kontraktor wajib menyediakan pengganti dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permintaan dari kepala pelaksana
3. Apabila terdapat lowongan atau kekosongan tenaga kerja karena meniggal dunia, sakit, cacat diberhentikan atau mengundurkan diri, maka kontraktor wajib segera mengusahakan penggantinya yang apabila hal tersebut berkenaan dengan tenaga kerja inti diisyaratkan kualifikasinya minimal setara dengan tenaga personil yang diganti
4. Apabila karena sesuatu hal diperlukan penggantian terhadap personil pada struktur organisasi, maka dalam penggantian personil tersebut, kontraktor wajib pendapat persetujuan tertulis dari AP II.

1. Dokumen pengadaan Bab IIV Syarat-Syarat Umum Pernjanjian halaman 58 angka 37,38,39 dan 40 menyebutkan :

37. Kerjasama antara kontraktor dan Sub Kontraktor

1. Kontraktor wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh AP II dan tetap menjadi tanggung jawab kontraktor
3. AP II mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran

38. Penggunaan penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil

1. Apabila kontraktor adalah penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
2. Apabila kontraktor adalah penyedia jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka :

1. Kontraktor wajib bekerjasama dengan penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan.
2. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.
3. Kontraktor tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan
4. Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka perjanjian akan batal dan kontraktor dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun

39. Pengalihan perjanjian

Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AP II, Kontraktor tidak dibenarkan mengalihkan perjanjian ini atau bagian perjanjian ini, atau keuntungan atau kepentingan dalam perjanjian ini.

40. Subkontrak

1. Kontraktor dilarang mengalihkan (mensubkontrakkan) seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya kepada Pihak KETIGA
2. Kecuali diatur lain dalam perjanjian ini, kontraktor tidak boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AP II. Persetujuan tertulis tersebut tidak membebaskan kontraktor dari tanggung jawab atau kewajibannya sesuai perjanjian
3. Konraktor bertanggung jawab atas tindakan, kesalahan dan kelalaian subkontraktor, agen, personil atau pekerjanya secara penuh seperti halnya jika tindakan, kesalahan atau kelalaian itu dilakukan agen, personil atau pekerja kontraktor.
4. Kontraktor wajib mengajukan daftar Sub-penyedia kepada AP II sepanjang tidak termasuk daftar hitam (black-list) AP II. Khusus untuk sub-penyedia pekerjaan tetap dan pekerjaan yang bersifat sistem, termasuk perubahan sub kontraktor (bila ada), kontraktor wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari AP II
5. Setiap perubahan daftar sub-penyedia, kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada AP II selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penyerahan daftar sub kontraktor, da AP II wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut.
6. Sub kontraktor harus sanggup melaksanakan jenis pekerjaan yang di Sub kontraktor
7. Dalam hal diminta oleh AP II, kontraktor berkewajiban untuk memperlihatkan kepada AP II mengenai rincian semua sub kontraktor yang dipakai atau yang akan dipakai oleh kontraktor.

1. Untuk Pekerjaan Kanopi Shleter Type I sisi kanan dan kiri dan Kanopi Shleter Type II sisi kanan dan kiri Pekerjaan Baja dan Pipa Besi, seharusnya dikerjakan secara fabrikasi bukan secara manual, hal ini diatur didalam Didalam Dokumen Kontrak Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Teknis (RKST) pekerjaan Pengembangan Railink Station Bandara Internasional Kualanamu Tahun Anggaran 2019, Pekerjaan Kanopi Shleter Type I sisi kanan dan kiri dan Kanopi Shleter Type II sisi kanan dan kiri, Pekerjaan Baja dan Pipa Besi 2.12.1 lingkup pekerjaan (halaman 71)

“Penyediaan tenaga kerja,bahan,peralatan,pengangkutan dan pelayanan yang diperlukan untuk melaksanakan dan membuat konstruksi baja, spesifikasi ini meliputi syarat-syarat perencanaan, Fabrikasi dan pemasangan tentang Konstruksi baja untuk rangka Atap, penyokong dan sebagainya Bahan bahan :

Pipa Ø 8” (Ø219.1 mm x 8.18 mm)

Pipa Ø16” (Ø406.4 mm x 15.88 mm)

Plat besi = 12 mm untuk Flange

Plat besi = 16 mm untuk Stifner

Plat besi = 24 mm untuk plat kolom, dan Flange

Plat besi = 36 mm untuk Base Plate

2.12.9 Syarat-Syarat Pelaksanaan (Hal 74)

Gambar Kerja

Sebelum pekerjaan di pabrik di m ulai, kontraktor harus menyiapkan gambar-gambar kerja yang menunjukan detail-detail lain yang lazimnya yang diperlukan fabrikasi.

Pemeriksaan dan lain-lain (Hal 75)

Seluruh pekerjaan di pabrik harus merupakan pekerjaan yang berkualitas tinggi(sesuai spesifikasi), seluruh pekerjaan harus dilakukan dengan ketepatan sedemikian rupa sehingga semua komponen, dapat dipasang dengan tepat waktu dilapangan. Pemberi tugas mempunyai hak untuk memeriksa pekerjaan di pabrik pada saat yang dikehendaki, dan tidak ada pekerjaan yang boleh dikirim kelapangan sebelum diperiksa dan disetujui pemberi tugas.Setiap pekerjaan yang kurang baik atau tidak sesuai dengan gambar atau spesifikasi ini akan ditolak dan bila terjadi demikian harus diperbaiki dengan segera”.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : memperkaya dirinya sendiri Jhon Candra, ST selaku direktur CV Bangun Restu Bersama subkon yang mengerjakan kanopi shelter type I bandara Internasional Kualanamu oleh pihak PT Angkasa Pura Propertindo dengan nilai Rp6.510.000.000,00 (enam miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) termasuk PPN, atau orang lain yaitu saksi Wahyudi Saka Nasution selaku direktur CV Tunggal Nika subkon mengerjakan Pekerjaan kanopi shelter type II bandara Internasional Kualanamu oleh pihak PT Angkasa Pura Propertindo dengan nilai Rp4.037.000.000,00 (empat miliar tiga puluh tujuh juta rupiah) termasuk PPN dan saksi Ubal selaku direktur CV Bangun Jaya Persada subkon yang mengerjakan pekerjaan Pemasangan Atap dan Plesing Membran Pengembangan railink Station Bandara Internasional Kualanamu dengan nilai Rp7.273.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp5.773.757.190,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pekerjaan Pengembangan railink Station Bandara Internasional Kualanamu, sebagaimana Laporan Akuntan Independen Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00046/2.1349/AL/0287/1/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilakukan terdakwa dengan  cara  dan keadaan sebagai berikut :

• Pada bulan Maret 2018, LEMBAR PENGESAHAN Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) PEKERJAAN Perencana Pengembangan Railink Station Bandara Internasional Kualanamu DIAJUKAN OLEH CV. RANGKANG DESIGN CONSULTANT yaitu saksi ERVAN SETIAWAN selaku Direktur dan Martianus Simanjorang sebagai Team Leader, yang diketahui oleh saksi FIVIN SYAEFUDDIN Plt.Manager of Electrical & Mechanical Facility, saksi LASMAN SITUMORANG dan saksi AIRIL ALFAREZY dari Pihak PT.ANGKASA PURA II (PERSERO) Kualanamu Deliserdang, dengan nilai RAB sebagai berikut :

Terbilang :

( Empat Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )

• Dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS OE) dan Rencana Anggara Biaya (Engineer Estimate) pekerjaan Pengembangan Railink Station Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang, PT. Angkasa Pura II Cabang Kualanamu Deliserdang menunjuk Konsultan Perencana yaitu CV. RANGKANG DESIGN CONSULTANT selaku Direktur saksi ERVAN SETIAWAN, S.T dengan perjanjian kontrak Nomor :  PJJ.04.04.01/05/12/2018/0273 tanggal 10 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 663.500.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018, dan dengan demikian PELAKSANA PEKERJAAN harus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 09 Maret 2019, dengan nilai dan pekerjaan sebagai berikut :

• Bahwa PT. Angkasa Pura Propertindo (selaku Anak Perusahaan PT. Angkasa Pura II (Persero) ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengembangan Railink Station Bandara Internasional Kualanamu Berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor : PJJ.04.04.01/05/08/2019/0118 tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi BAYUH ISWANTORO, S.E selaku Executive General Manager pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu, dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan awal selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, dimana Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Pengembangan Railink Station diterbitkan tanggal 12 Agustus 2019 dengan Nomor : SPR.14.10/05/08/2019/0158, maka pekerjaan sudah dimulai pada tanggal 12 Agustus 2019 sampai 7 April 2020 terhitung 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, dengan Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak Harga satuan dengan metode pembayaran per termin/tahap dan metode pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan langsung kepada anak perusahaan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Kualanamu Deli Serdang, sehingga tidak melalui proses Pelelangan, dan terhadap dokumen penawaran PT. Angkasa Pura Propertindo tersebut tidak ada dilakukan verifikasi nyata oleh tim procurement.
• Justifikasi Penunjukan langsung pekerjaan Investasi Pengembangan Railink Station Bandar Udara Internasional Kualanamu dibuat serta disetujui oleh saksi Bayuh Iswantoro,SE selaku Executive General Manager, saksi Yusron Fauzi selaku Senior Manager Of Airport Maintanance dan saksi Airil Alfarezy selaku Manager Of Infrastructure yang isinya sebagai berikut :

• Bahwa struktur organisasi PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Kualanamu Tahun 2019 khususnya yang terkait dengan Pekerjaan Pengembangan Railink Station Bandara Internasional Kualanamu mulai TA. 2019 adalah sebagai berikut  :

• Bahwa