KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

Jl. Diponegoro No. 97 Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan 22865

      “Demi Keadilan dan Kebenaran                                                                          P – 29

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

SURAT DAKWAAN

Reg Perkara Nomor: PDS–02/L.2.30/Ft.1/12/2024

1. Identitas Terdakwa

1. Penahanan

1. Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa KEMURAHAN WARUWU, S.Kom. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_02 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_07 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Pengelola Keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019 secara bersama-sama dengan Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. sebagai Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Barang (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_02 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_07 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Pengelola Keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019, pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti namun antara waktu pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan yang berada di Jalan Saonigeho KM.3 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 Angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.461.995.715,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus  lima belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN/D) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, dan 2021 Nomor:R-06/L.2.7/H.I.1/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN/D) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, dan 2021, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, Saudara Ir. IKHTIAR DUHA, M.M. selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Saudara MONASDUK DUHA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menandatangani Ringkasan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.126.831.273.280,20 (seratus dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua puluh sen rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) TA.2018 yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan TA.2018 dengan rincian sebagai berikut:

Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018, Saudara Ir. IKHTIAR DUHA, M.M. selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Saudara MONASDUK DUHA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menandatangani Ringkasan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.142.604.661.856,00 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus empat juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) TA.2018 yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan TA.2018 dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan dalam Anggaran Belanja Langsung  dapat diajukan pembayaran dan pencairannya dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) yang diajukan pada awal tahun anggaran untuk mengisi kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan dan mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) yang dapat diajukan apabila minimal 75% atau seluruh jumlah uang persediaan telah habis digunakan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
• Bahwa ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan pada setiap tahun anggaran dan dapat dimintakan kembali yaitu sesuai ketentuan batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP)  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan apabila anggaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan tersedia dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya.
• Bahwa selanjutnya untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan TA. 2018 telah diajukan beberapa kali permohonan pencairan dana sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Februari 2018, Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) mengajukan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (UP) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi EDINA MARTURIANA DUHA, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0026 tanggal 13 Februari 2018 untuk keperluan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Kebutuhan Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan TA. 2018 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga uang tersebut masuk ke dalam rekening: 271.01.02.000129-0 atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kemurahan Waruwu (BP) pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam.
2. Pada tanggal 28 Mei 2018, Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan I (GUP-I) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.479.044.968,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Selanjutnya Saksi EDINA MARTURIANA DUHA, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1024 tanggal 31 Mei 2018 untuk keperluan Pembayaran Ganti Uang Persediaan I (GUP-I) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan TA.2018 sebesar Rp.479.044.968,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga uang tersebut masuk ke dalam rekening: 271.01.02.000129-0 atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kemurahan Waruwu (BP) pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam.
3. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan II (GUP-II) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.485.039.009,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah). Selanjutnya Saksi EDINA MARTURIANA DUHA, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3173 tanggal 18 Oktober 2018 untuk keperluan Pembayaran Ganti Uang Persediaan II (GUP-II) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan TA.2018 sebesar Rp.485.039.009,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah), sehingga uang tersebut masuk ke dalam rekening: 271.01.02.000129-0 atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kemurahan Waruwu (BP) pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam.
4. Pada tanggal 28 Desember 2018, Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil (GUP-Nihil) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.499.904.487,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). Selanjutnya Saksi EDINA MARTURIANA DUHA, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6116 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil Belanja Langsung pada Dinas PUPR sebesar Rp.499.904.487,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga uang tersebut masuk ke dalam rekening: 271.01.02.000129-0 atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kemurahan Waruwu (BP) pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam

• Bahwa setelah uang Belanja Langsung masuk ke rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Kemurahan Waruwu (BP), Terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan Cek Giro yang ditandatangani oleh Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membiayai kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.

• Pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, Terdakwa melakukan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kepada beberapa pihak ketiga.
• Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada beberapa pihak ketiga tanpa didukung dengan surat pesanan atau surat order yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Saudara Alm. INGATAN MADUWU, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan.
• Bahwa terdapat beberapa pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi  ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Duta Selatan Cemerlang

1. PT. Mitra Nisel

• Bahwa sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar bon Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas tidak pernah dibelanjakan pada PT. Duta Selatan Cemerlang dan PT. Mitra Nisel yang merupakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada Kabupaten Nias Selatan.
• Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat atau merekayasa secara FIKTIF Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sehingga Surat Pertanggungjawabannya seolah-olah sudah direalisasikan dan dilengkapi, padahal menurut keterangan Saksi SITTI WARNI DACHI selaku Pengusaha PT. DUTA SELATAN CEMERLANG dan Saksi SIMON TITUS LAIA selaku Manager SPBU MITRA NISEL (SPBU Kode 14.228.341) tidak membenarkan bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sehingga terdapat penggunaan dana sebesar Rp.29.108.210,00 (dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara LENGKAP dan SAH. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi:

Pasal 35 Ayat (3) “Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang berada dalam pengurusannya”.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang LENGKAP dan SAH mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
2. Pasal 86 Ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah:

1. Pasal 30 Ayat (1) “Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari”.
2. Pasal 31 Ayat (2) “Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi”.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah :

1. Pasal 4 Ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”.
2. Pasal 132 yakni:

Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang LENGKAP dan SAH”.

Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

1. Pasal 220 yakni:

Ayat (1) “Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.

Ayat (8) “Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana, bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember”.

• Bahwa perbuatan Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran yang telah menandatangani dan mengesahkan pembayaran Kuitansi/Tanda Pembayaran Belanja BBM sebesar Rp.29.108.210,00 (dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) kepada Saksi SITTI WARNI DACHI selaku Pengusaha PT. DUTA SELATAN CEMERLANG dan Saksi SIMON TITUS LAIA selaku Manager SPBU MITRA NISEL (SPBU Kode 14.228.341) tanpa terlebih dahulu MENGUJI KEBENARAN MATERIL dan MENELITI KEBENARAN dokumen pertanggungjawaban dana BBM sehingga pengadaan barang BBM tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaan barangnya sama sekali (FIKTIF) yang mengakibatkan dokumen pertanggungjawaban dana tersebut tidak didukung dengan bukti yang LENGKAP dan SAH. Oleh karena itu, perbuatan Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”.
2. Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / Jasa”.

Sehingga perbuatan Saksi ERWINUS LAIA, S.Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran yang telah menandatangani dan mengesahkan Kuitansi atau Tanda Pembayaran tersebut bertanggungjawab secara materil dan akibat dari penggunaan surat pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

• Pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, Terdakwa melakukan pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada beberapa pihak ketiga.
• Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada beberapa pihak ketiga tanpa didukung dengan surat pesanan atau surat order yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Saudara Alm. INGATAN MADUWU, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan.
• Bahwa terdapat beberapa pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi  ERWINUS LAIA, S. Sos., M.M., M.H. selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan rincian sebagai berikut:

1. CV. Sera Mitra Pratama sebagai berikut: